Adapun untuk Bantuan Provinsi (IP) dialokasikan antara lain untuk sebagian pembangunan GOR, kemudian belanja pulsa RW, selanjutnya TPAPD, dan terakhir dialokasikan untuk honor (operasional) pokja Posyandu.
Lebih jauh H Wewen Wendi menjelaskan, dengan adanya pandemi covid-19, masyarakat bisa menerima dengan baik ketika terjadi pengalihan anggaran yang luar biasa besar. Pihaknya mengambil langkah dengan mengundang RT RW, tokoh masyarakat dan lembaga desa untuk memberikan pengertian.
“Alhamdulillah itu sesuai agenda pemerintah, program pemerintah karena itu sifatnya urgen tidak tahu menahu tidak diperkirakan dan tidak dibyangkan di tahun 2020 akan terjadi musibah. Dan dengan edaran itu semuanya sudah sepakat menggunakan angaran dari dana desa diepruntukan penanganan covid-19,” katanya.
Baca Juga:1 Rumah di Cilawu Garut Tertimbun Longsor, 9 Rumah lainnya TerancamAtap Sekolah di Pangatikan Garut Ambruk
Adapun belanja penanganan pandemi covid-19 itu adalah belanja sarana kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sepatu dan lain sebaginya. Termasuk juga disalurkan untuk bantuan langsung tunai selama tiga bulan dengan besar Rp 600 ribu kemudian dilanjut sampai bulan Desember sebesar Rp300 ribu per penerima.
“Yang terpenting itu dulu diprioritaskan adalah masker supaya setiap warga memiliki masker, atau mendapatkan bagian masker dari bagian pemerintah lewat dana desa,” ujarnya.
Lebih lanjut H Wewen juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten dan PT Star Energy Geothermal Darajat Ltd yang telah memberikan bonus produksi.
“Saya bersyukur alhamdulillah kepada Pemerintah Kabupaten Garut pak Bupati dan Dinas terkait terkait dan Star Energy termasuk para media yang juga ikut meliput memantau kebenaran penyaluran ini saya merasa bersyukur atas bantuan dana dari bonus produsi yg masuk ke kas daerah dengan harapan anggaran yang turun atau yang masuk ke desa bisa dimanfaakan yang lebih maksimal,” ujarnya.
Disamping itu H Wewen juga secara khusus berharap kepada pemerintah agar ke depan, ada peningkatan dalam nominal dana desa, ADD maupun bantuan provinsi.
“Karena yang harus ditangani pihak kami di Desa Sirnajaya ini masih banyak yang harus dibenahi dan ditangani,” ujarnya.
“Termasuk ini khusus terkait dengan penghasilan Kepala Desa dan aparatur, jadi saya minta ke pusat bapak Presiden atau bapak Bupati, jadi gaji Kepala Desa itu bukan tidak layak atau tidak disyukuri, tapi saya mohon dinaikkan lah di tahun 2021,” ujarnya.