RadarPriangan.com, GARUT – Banyak pengaduan desa di Kabupaten Garut yang mengalami pengurangan kuota bansos Gubernur. Hal itu disinyalir karena kurangnya memanfaatkan aplikasi sapa warga dari Pemerintah Provinsi.
Kasi Kesra Kecamatan Tarogong Kaler, Galih Mawariz Suryana menjelaskan, aplikasi sapa warga jika diefektifkan akan sangat berpengaruh terhadap kuota bansos Gubernur.
Itu sudah dibuktikan oleh Kecamatan Tarogong Kaler bersama dengan salah satu desa. Ketika aplikasi sapa warga dimaksimalkan, rupanya terbukti terjadi penambahan kuota bansos Gubernur.
Baca Juga:Tahun Depan 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Dapat Anggaran Rp 200 MilliarKasus Positif Covid-19 Kabupaten Garut, Kamis 6 Agustus 2020
“Ketika kita maksimalkan penambahannya itu mencapai 4 kali lipat,” ujarnya ketika ditemui belum lama ini.
Karena itu lanjut Galih, ketika ada kasus terjadi pengurangan kuota bansos Gubernur, kemungkinan kurang dalam memaksimalkan aplikasi sapa warga.
“Faktornya bisa jadi karena banyak RW yang sepuh sehingga kurang melek teknologi. Kita memaklumi hal itu ya, makanya harus dibantu sama yang muda atau tinggal datang saja ke desa di sana ada kasi kesra yang bisa membantu,” ujar Galih.
Sebab, dalam aplikasi sapa warga ini yang memegang password adalah RW. Dimana aplikasi sapa warga merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi ketika bantuan HP bagi RW dari dana IP (infrastruktur pedesaan).
“Ya jadi yang pegang password-nya itu adalah RW,” imbuhnya.
Adapun soal pengaduan jika ada penerima yang tidak sesuai, atau ada yang merasa berhak tapi tidak menerima bansos, maka bisa memanfaatkan aplikasi Pikobar yang di dalamnya terdapat menu pengaduan.
“Masyarakat bisa mengadukan jika ada penerima yang tidak layak tapi menerima. Atau yang merasa berhak tapi tidak menerima maka bisa diadukan di Pikobar,” ujar Galih. (Fer/RP)