RadarPriangan.com, GARUT – Tidak adanya pasien positif Korona yang dirawat nampaknya belum membuat Kabupaten Garut keluar dari label zona kuning. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan rencananya akan melakukan konsultasi untuk mencocokkan data dengan pihak pemerintah Provinsi. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
“Kita sekarang Alhamdulillah tidak ada yang positif, tapi kami terus lakukan evaluasi. Di Provinsi kita (label zona untuk Garut, red) masih kuning padahal itu data 10 Juni padahal sekarang kan sudah Juli. (maka dari itu, red) Tim kesehatan akan konsultasi ke provinsi bagaimana penilaian labelisasi Kabupaten Garut,” kata Helmi.
Ia menambahkan, Kabupaten Garut mendapatkan surat dari Mendagri kaitan peningkatan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan laboratorium.
Baca Juga:Kakak Adik Spesialis Curanmor Diringkus PolisiWarem Jongor Ditertibkan Setelah 28 Tahun Berdiri
“Kami barusan membahas, jadi pemerintah pusat itu mengharuskan pemeriksaan 30 ribu per hari (untuk seluruh Indonesia, red). Jumlah penduduk Garut kan 1 persen jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau misalnya 30 ribu (orang yang diperiksa, red) berarti Garut harus 300 per hari jika merujuk jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta, dan Garut 2,7 juta jiwa atau satu persen penduduk Indonesia,” katanya.
Untuk melakukan penambahan pemeriksaan tiap harinya, Helmi mengungkapkan, Kabupaten Garut telah mendapatkan bantuan alat PCR dari BNPB. Namun untuk mengoperasikan itu, pihaknya masih harus membeli beberapa kelengkapan penunjang yang belum tersedia.
“Kami membreakdown agar kemampuan kita (melakukan pemeriksaan, red) bisa 300 orang per hari, karena kemampuan kita saat ini baru 30 per hari. Untuk itu diperlukan upaya jumlah sampel di Garut agar meningkat, jangan sampai lantaran tidak ada pasien konfirm yang dirawat, kita kendor. Jadi jangan kendor upaya tracking tracing,” pungkasnya. (erf/RP)