RadarPriangan.com, GARUT – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Garut mengeluhkan data Kementerian Sosial, Provinsi maupun kabupaten untuk penerima bantuan sosial dampak covid-19. Data itu dinilai semrawut dan asal-asalan.
Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler, H.Imat Ruhimat,menilai, data para penerima manfaat bantuan Covid19 dari Kementerian Sosial terkesan asal-asalan. Bagaimana tidak, bukannya warga dengan ekonomi susah yang mendapat prioritas dalam menerima bantuan, beberapa pihak yang akhirnya mendapat jatah bantuan justru orang mampu bahkan ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Padahal kata Imat, pihaknya tidak mengajukan orang-orang yang dinilai mampu dari segi ekonomi, apalagi warganya yang berstatus PNS. Sehingga ia pun heran kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Baca Juga:Beredar Kabar Bupati Garut Diserang DBD, Puluhan Warga Astanagirang JugaDesa di Jabar Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro
Meski begitu kata Imat, beberapa warga miskin dan miskin baru terdampak sudah mendapat manfaat. Namun yang menjadi kendala ada warga miskin dan miskin baru lainnya yang justru belum kebagian.
Hal tersebut lanjut Imat, cukup memberi dampak psikologis kepada pihak-pihak yang mengurus di tingkat bawah, tidak hanya kepala desa melainkan sampai ke tingkat RW dan RT.
“Warga menyalahkannya ke desa, padahal kita sudah ajukan dan di desa kami punya data skala prioritas siapa saja yang perlu didahulukan, mana yang tidak perlu dibantu karena sudah cukup atau berstatus PNS, ini mah yang meninggal juga ada yang dapat, yang sudah pindah masuk data penerima bantuan,’ tambahnya.
“Saat kita diminta data siapa saja warga terdampak Covid-19 yang perlu dibantu, kita kasih, memang hampir 70 persen kepala keluarga di desa kita ajukan. Yang datang bantuan tidak semua tercover oleh bantuan tersebut, yang jadi kendala justru yang menang bantuan itu mereka yang mampu termasuk ada PNS, pensiunan termasuk istri pensiunan (padahal tidak diajukan, red), sementara ada beberapa yang miskin justru tidak tercover bantuan,” katanya.
“Harusnya ada update data penerima bantuan (setelah pengajuan jika tidak semua warga mendapatkan bantuan, red), ini mah BLT Bupati juga sama acak-acakan beberapa yang mampu kebagian. Termasuk Dinsos Garut, seharusnya untuk data siapa saja yang perlu prioritas dibantu, baiknya ke desa atau kasi Kecamatan minta data untuk ini itu, minta yang pas sesuai kriteria, minta yang paling susah dulu dari segi ekonomi di desa, jadi ada klasifikasi,” tambah Imat.