RadarPriangan.com, GARUT– Ratusan warga Desa Cibiuk Kidul, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor desa, Senin (18/5/2020).
Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cibiuk Kidul (AMCK) itu, meminta penegak hukum untuk memeriksa kades dan aparatur desa terkait pendistribusian bansos sembako dari ADD (Alokasi Dana Desa).
Pasalnya, bansos sembako ADD yang ditujukan untuk penanganan dampak covid-19 itu, menurut warga terjadi penyelewengan.
Baca Juga:Pedagang Pasar Manis Ciamis Ikuti Tes Rapid dan SwabWNI ABK Disiksa dan Dilarung, Begini Tanggapan Kemlu
Ketua AMCK H. Dede Sulaeman menegaskan, pihaknya menolak sistem audiensi perwakilan dengan kepala desa. Alasannya, audiensi perwakilan yang nantinya menghasilkan kesepakatan khawatir bisa membatalkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kades. Dia memilih melaporkan dugaan penyelewengan dana tersebut kepada aparat penegak hukum.
“ Saya meminta kepada warga yang tergabung dalam AMCK, untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap Kades dan aparat desa yang terlibat dugaan penyelewengan dana desa dan sembako ADD untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Masa pun diminta tertib dan tidak melakukan tindak anarkis ketika berlangsung unjuk rasa,” kata H.Dede Sulaeman.
Setelah Kades Usep dan aparat desa dibawa polisi menggunakan mobil dinas untuk audiensi dengan AMCK, pihak AMCK menolak audiensi di tempat lain. Warga memina agar semua warga yang datang ke kantor desa bisa menyaksikan audiensi tersebut.
Ratusan warga pun berbalik mencari anggota BPD dan sekdes untuk diminta penjelasannya tentang penggunaan Dana Desa dan ADD terkait penanganan panguatan ekonomi bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
Ratusan warga sempat long march menuju rumah kades dan sekdes di Kampung Cangkudu sambil melakukan orasi. Setelah itu, H.Dede Sulaeman meminta ratusan warga untuk pulang sambil menunggu hasil pemeriksaan terhadap kades dan aparatnya.
Banyak warga yang menyuarakan agar kades dan aparatnya agar mundur dari jabatannya.
Pihak AMCK sendiri mengaku memiliki data berupa surat keterangan Ketua RT/RW tentang perhitungan realokasi dana gotongroyong yang dialihkan untuk paket sembako bagi warga yang terdampak wabah COVID-19.
Baca Juga:Level Kewaspadaan Daerah di Jabar Ditentukan Hasil KajianKamar Dagang Berbagai Negara Apresiasi Upaya Jabar Tanggulangi COVID-19
Sebanyak 11 RW mendapat paket sembako berbeda-beda. RW 1 mendapat paket sembako 85. RW 2 mendapat 70 paket. RW 3 mendapat 85 paket. RW 4 mendapat 74 paket. RW 5 mendapat 70 paket. RW 7 mendapat 73 paket. RW 8 mendapat 79 paket. RW 9 mendapat 56 paket. RW 10 mendapat 76 paket dan RW 11 mendapat 40 paket.