RadarPriangan.com, GARUT – Kepala Desa se-Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut mengadakan rapat, Senin (11/5/2020) untuk mengantisipasi gejolak sosial dalam bantuan pemerintah.
Dalam rapat di Desa Limbangan Timur itu dihadiri 14 kepala desa. Di sana dibahas salah satunya soal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
“ Berbagai hal dibahas dalam pertemuan APDESI Kecamatan Limbangan termasuk mengantisipasi gejolak BLT Dana Desa dan bantuan sosial lainnya,” kata Ketua APDESI Limbangan Dadang Kusnadi.
Baca Juga:Kunci Ditinggalkan, Motor Diembat Seorang Ibu Rumah TanggaWalaupun Sedikit Tapi Kami Bisa Berbagi
Sejauh ini kata Dadang BLT dana desa ini belum direalisasikan karena masih menunggu data akurat keluarga penerima manfaat dari program bansos yang lain. Maksudnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau penerima ganda.
Maka dari itu kata Dadang rapat APDESI ini kemudian ditindak lanjuti dalam musyawarah desa masing-masing nantinya.
Sementara di Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Limbangan, para Ketua RT RW mengusulkan jumlah KPM BLT DD sebanyak 1.100 KPM. Namun tampaknya tidak akan terakomodasi seluruhnya, karena maksimal dari dana desa adalah 35 persen untuk dampak covid-19.
Kades Limbangan Tengah Tata Sumitra, mengatakan, semula ketua RT RW sempat menolak BLT DD karena khawatir menimbulkan gejolak sosial.
Namun setelah kriteria KPM BLT DD disederhanakan, akhirnya mereka menyetujuinya.
Sehingga yang menerima BLT DD ini adalah mereka yang benar-benar miskin sesuai kriteria. Namun dikecualikan bagi mereka yang selama ini sudah menerima bantuan PKH maupun BPNT (kartu sembako), termasuk PNS maupun keluarga mapan.
Penetapan penerima BLT DD sendiri kata Tata akan dilakukan di musdes dengan BPD. Kemudian hasilnya dilaporkan ke Bupati melalui Camat. (pap)