RadarPriangan.com, GARUT – Pemerintah Kabupten Garut mendukung larangan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Bahkan Wakil Bupati Garut kembali berjanji, bagi kepala keluarga yang tidak mudik akan diberikan jadup (jaminan hidup) sebesar Rp 50 ribu per hari.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan, larangan mudik bagi semua masyarakat jadi langkah bagus untuk memutus penyebaran covid-19. Dengan demikian, kontak dari para pendatang bisa terputus.
Baca Juga:Brimob Polda Jabar Sambangi Pesantren dan Panti Asuhan, Alhamdulillah Rupanya Bagi-bagi SembakoKasus Positif Covid-19 Garut Bertambah Lagi, Pemkab Berencana Isolasi Satu Kampung
“Larangan mudik sekarang bagi siapapun. Kalau kemarin kan hanya bagi PNS. Ada kekhawatiran kalau tetap ada yang mudik terjadi peningkatan kontak dan rawan untuk menyebar ke masyarakat,” ucap Helmi, Selasa (21/4/2020).
Pemkab Garut sendiri, disebut Helmi akan memperketat penjagaan di titik yang biasa menjadi lalu lintas pemudik.
“Screening masuk ke Garut sudah dan terus akan dilakukan. Kami akan jaga perbatasan lebih ketat lagi,” ujarnya.
Penjagaan di titik masuk, menurut Helmi sangat efektif. Terbukti dengan diketahuinya salah satu pasien positif dari penjagaan di titik masuk ke Garut. Oleh karena itu ia menyebut bahwa petugas akan memeriksa identitas dan kondisi kesehatan orang yang datang.
“Akan dilakukan di lebih banyak lagi titik-titik yang dijadikan lalu lintas keluar masuk Garut,” katanya.
Helmi kembali menegaskan kepada semua warga Garut yang merantau agar tidak memaksakan diri mudik. Bahkan Helmi berani menjamin biaya hidup keluarga pemudik di kampung.
“Yang tidak mudik kepala keluarganya, nanti kami beri jadup. Keluarganya di sini sudah didata dan akan diberi jadup Rp 50 ribu per KK setiap harinya,” ucapnya.
Baca Juga:2020 KK Terima Bantuan Sembako dari Yayasan AssanusiyahGenre Blusukan Kampung KB Ajak Remaja Cegah Covid-19
Menyikapi langkah Pemkab Garut, salah seorang warga, Zulfan (35) meminta agar kebijakan tersebut jangan hanya sebatas di ucapan saja. Ia menilai bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan tapi tidak maksimal dilakukan oleh Pemkab Garut.
“Soal penjagaan perbatasan saja, ini hanya di waktu-waktu tertentu, tidak 24 jam. Jadinya ya tetap saja banyak orang luar kota yang hilir mudik ke Garut. Teman saya saja masih bisa bolak-balik Bekasi-Garut,” ucapnya.
Jika kebijakan tersebut memang mau betul-betul dilakukan, menurutnya Pemkab Garut harus mengehentikan seluruh kegiatan angkutan antar kota dan antar provinsi.