GARUT– Anggota DPRD Garut Fraksi PDI-Perjuangan Juju Hartati meminta Pemerintah Kabupaten Garut memberikan bantuan finansial untuk warga kalangan bawah yang terdampak dari sisi ekonomi maupun sosial akibat wabah corona virus disease (Covid-19).

Menurutnya, banyak warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan mata pencahariannya lantaran sepinya orderan hingga tidak bisa melakukan aktivitas usaha seperti biasa.

“Kondisi ini memunculkan keprihatinan yang mendalam, dengan menahan diri di rumah selama dua minggu sebelumnya, seharusnya selesai, tapi ini terus diperpanjang terutama pentingnya social dan physical distancing. Ini memberi dampak ekonomi maupun sosial, yang tadinya mereka berdagang di sekolah otomatis tukang dagang libur penghasilan tidak ada, tukang ojek biasanya dapat penumpang ini tidak ada, ini kekhawatiran kami mau darimana mereka mendapatkan penghasilan? Makanya saya menekankan ini harus ada campur tangan pemerintah,” kata Juju.

Tidak hanya itu, sejumlah warga lainnya yang saat ini masih bekerja di pabrik dengan jumlah karyawan hingga ribuan berada di tengah ancaman dan belum ada solusi untuk upaya mitigasi penyebaran virus.

“Buruh di pabrik ini sisi lain bekerja tetapi terancam dirinya oleh virus, nah ini harus diperhatikan, tak bisa jadi tanggung jawab perusahaan saja. Kami ada aduan dari masyarakat kaitan Cleaning Service di rumah sakit umum, karyawannya ada 88 orang, orang itu 8 jam kerja di rumah sakit tanpa diberikan pengamanan, padahal dirinya berada di lingkungan yang terdapat pasien terindikasi korona, ada PDP, ada yang positif,” katanya.

Untuk itu kata Juju, pemerintah harus melindungi pihak-pihak lainnya di luar tenaga medis namun memiliki potensi cukup besar terpapar virus, mulai dari perlindungan selama di tempat kerja hingga jaminan bantuan perawatan ketika yang bersangkutan nantinya sakit.

“Uang tidak jadi kendala untuk Garut. Hari ini rakyat sedang berjuang melawan korona. Yang tidak aman kondisi perut manusia, penghasilan mereka usaha mereka terputus,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten bisa memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga yang besarnya mencapai Rp 25 miliar ditambah dana pergeseran yang bisa dijumlahkan kurang lebih Rp 100 miliar.